Sebagai institusi publik yang diamanahkan untuk mengelola keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan publik dan memenuhi tuntutan ekspektasi para stakeholders.
Terbitnya 3 undang-undang terkait keuangan negara menandai periode pertama (2002-2006) dari Reformasi Birokrasi di Kemenkeu. Dimulai dari reformasi di masing-masing unit eselon I, reformasi birokrasi di Kemenkeu dilakukan secara masif pada 2007, yang bertumpu pada tiga pilar utama.
Langkah Kemenkeu tersebut kemudian berlanjut ketika reformasi birokrasi digulirkan pada tingkat nasional, dan ketiga pilar tadi berintegrasi dengan 8 area perubahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Ini menandai periode kedua (2007-2012).
Periode III (2013-2016) reformasi birokrasi Kemenkeu ditandai dengan cetak biru Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) 2014-2024, dilanjutkan dengan periode IV (2016-2018) yang melibatkan upaya connecting the dots, yaitu penetapan 20 inisiatif baru. Sedangkan periode V, yaitu dimulai sejak 2019 hingga kini merupakan fase tranformasi digital melalui digitalisasi besar-besaran di semua lini.
Di balik keputusan dan program resmi yang dijalankan, banyak pemikiran dan proses di balik layar (behind the scene) yang langsung atau tak langsung menentukan wajah reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Buku Perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan memotret berbagai dinamika tersebut dan diharapkan dapat menjadi tacit knowledge yang berharga bagi generasi Kementerian Keuangan terkemudian.
Pemberantasan korupsi di Kemenkeu
Sementara itu, terkait tugas dan fungsi Kemenkeu untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara juga menjadikan Kemenkeu mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pemberantasan korupsi.
Melalui zona integritas-wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani, diharapkan berkembang budaya kerja birokrasi antikorupsi, berkinerja tinggi, serta mampu memberikan pelayanan publik berkualitas dan terbaik bagi masyarakat.
Buku Perjalanan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Keuangan ini hadir untuk dijadikan wawasan, inovasi, serta pelecut semangat bagi masyarakat, khususnya keluarga besar Kemenkeu, dalam menciptakan lingkungan birokrasi antikorupsi sehingga nantinya dapat ditularkan kepada unit-unit di Kemenkeu atau lebih luas lagi.
Secara lugas, buku ini memaparkan tentang pentingnya pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai salah satu upaya penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Dikupas juga mengenai pencanangan dan pembangunan, serta inovasi-inovasi yang digulirkan unit kerja di Kemenkeu untuk meraih predikat ZI-WBK/WBBM.
