Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjadi sebuah solusi pemerintah dalam rangka memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat.

KUR merupakan sebuah program prioritas pemerintah guna mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Kebijakan ini bisa digunakan untuk perorangan, kelompok usaha, atau bahkan badan usaha yang berada di level tersebut.

Mengutip dari situs web BUMN, KUR bertujuan meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan para pelaku UMKM agar mampu memiliki daya saing. Harapan ke depannya tentu perekonomian bisa bertumbuh dan membuka banyak lapangan kerja.

Saat ini portofolio kredit UMKM terbesar di Indonesia dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Bank BRI), salah satu bank plat merah yang memang fokus mendukung peningkatan kredit rakyat.

Tahun 2024, Bank BRI mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp 165 triliun. Bank BRI tentu saja akan berusaha memenuhi hal tersebut melihat target penyaluran KUR pemerintah pada tahun ini menargetkan hingga Rp 300 triliun.

Tantangan penyaluran KUR

Upaya untuk menyalurkan KUR pada tahun lalu memang sedikit terhambat. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyebut dan KUR tidak terserap semua.

Padahal segala upaya sudah dilakukan pemerintah agar KUR bisa terserap. Mulai dari menaikkan plafon kredit dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

Menariknya, kredit itu bisa diajukan tanpa agunan atau jaminan. Sayangnya pada realisasinya, untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari pemerintah ini terhalang dengan banyaknya bank tertentu yang menyalahi aturan itu. Mereka masih menerapkan kewajiban menggunakan agunan.

Dari monitoring dan evaluasi Kemenkop UKM pada Agustus-Oktober 2023 di 23 provinsi, masih ditemukan pelanggaran tersebut.

Dari survei yang melibatkan 1.047 debitur dan 182 cabang penyalur KUR, terdapat 144 debitur atau 16,1 persen KUR Mikro dan KUR Super Mikro dengan plafon sampai Rp 100 juta yang dikenakan aguunan tambahan. Padahal mereka sudah memenuhi syarat.

Adapun peraturan ini sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko) 1 tahun 2023 bab 5 pasal 14 ayat 4.

Di situ tertulis “Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp 100 juta”.

Cara mendapatkan pinjaman modal usaha dari pemerintah

Adapun syarat untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari pemerintah berupa KUR tidaklah merepotkan. Berikut ini adalah beberapa syarat mendapatkan KUR dari beberapa bank pemerintah.

1. KUR Bank BRI

Ini adalah kredit dengan plafon sampai Rp 50 juta. Adapun syaratnya untuk KUR Mikro adalah

  • Perorangan yang punya usaha produktif dan layak
  • Usaha aktif minimal 6 bulan.
  • Tidak punya kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif (KPR, KKB, dan kartu kredit)
  • Punya KTP, KK, dan surat ijin usaha.

Sedangkan untuk KUR Kecil Bank BRI, perbedaannya ada di surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang bisa dipersamakan.

2. KUR Bank Mandiri

  • Punya nomor induk berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha (SKU) mikro dan kecil yang diterbitkan RT/RW atau pejabat yang berwenang.
  • Punya KTP dan KK.
  • Punya NPWP untuk limit di atas Rp 50 juta
  • Punya kepesertaan BPJK tenaga kerja (khusus untuk KUR Kecil & KUR khusus plafon di atas Rp 100 juta).

3. KUR Bank BNI

  • Individu atau badan usaha
  • Punya surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) dari pemerintah daerah atau dari kelurahan setempat
  • Minimal usaha berjalan 6 bulan.
  • Usia pemohon minimal 21 tahun atau di bawah 21 tahun tetapi sudah menikah
  • tidak sedang menerima kredit produktif dari bank atau kredit dari program pemerintah, kecuali KUR.

Rencana pemerintah mempermudah KUR

Mengutip dari Kompas.id, pemerintah tengah menyiapkan skema credit scoring untuk semakin mempermudah penyaluran KUR kepada UMKM.

Credit scoring merupakan sebuah sistem penilaian untuk menghitung kemampuan seseorang membayar kewajibannya. Scoring ini dilakukan oleh lembaga penilai kredit.

Melalui sistem ini, diharapkan penyaluran KUR dapat menjangkau masyarakat lebih luas, terutama yang tidak tersentuh atau belum punya akses perbankan.

Di sisi lain, Kemenkop UKM juga mengajak pelaku teknologi finansial, koperasi, dan lembaga pembiayaan multiguna untuk ikut membantu penyaluran KUR tanpa agunan.